0
0
Paparanlampung, Bandar Lampung – Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung menekankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung agar memiliki komitmen dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Saya memberi atensi di dalam menyusun APBD 2022 nanti tolong dihitung bagaimana sumber pendapatan daerah dikaitkan dengan rencana belanjanya. Kalau kondisi terkini itu belum bisa menjawab kedua hal tersebut, maka harus dilakukan perubahan APBD,” kata Kepala BPKP Lampung, Sumitro, di Bandarlampung, Jumat.
Ia pun mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan para pejabat di Pemkot Bandarlampung dan memberikan rambu-rambu mana saja yang harus dilakukan perubahan.
“Seperti belanja infrastruktur tolong tahan dulu jangan tandatangan kontrak dahulu sebelum anggarannya tersedia, kemudian belanja pegawai juga tolong dihitung ulang apakah keuangan pemda sudah mampu menyediakan belanja pegawai seperti gaji, tunjangan, dan tunjangan kinerja,” kata dia.
Kemudian, ia pun mengingatkan pemkot agar pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang telah cair, penggunaannya sesuai dengan komitmen yang telah dibuat, jangan sampai dipakai yang lainnya.
“Pemkot sudah melakukan kontrak dengan SMI untuk menerima pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan itu sudah cair. Jadi tolong penggunaan dananya sesuai dengan komitmen yang dibuat dengan SMI jangan sampai sudah cair dipakai yang lain,” kata dia.
Menurutnya, tujuan dari pendampingan yang dilakukan oleh BPKP kepada Pemkot Bandarlampung guna membuat struktur APBD 2022.
“Hal ini supaya pendapatan dapat direalisasikan dan juga pengeluaran bisa dipilih mana yang paling prioritas untuk dikeluarkan serta taat terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” katanya. (*)
