0
0
PAPARANLAMPUNG(Lampung)-Bapemperda DPRD Lampung segera memproses pengajuan raperda inisiatif eksekutif soal adaptasi kebiasaan baru (new normal) dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Yang mana sudah diatur dalam Pergub Lampung nomor 45 tahun 2020 soal adaptasi kebiasaan baru itu.
Wakil ketua Bapemperda DPRD Lampung Apriliati mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sesama anggota dan ketua Bapemperda, karena surat itu sudah masuk dari biro hukum Pemprov Lampung.
“Bahwa mengharapkan Pergub nomor 45 tahun 2020 itu soal adaptasi kebiasaan baru, untuk segera ditindaklanjuti dan diproses oleh DPRD ditingkatkan menjadi Perda,” kata Apriliati, diruang kerjanya, Senin (28/9/2020).
Prinsipnya kata Apriliati jika itu memang berguna bagi masyarakat dan efektifnya suatu aturan, pihaknya akan menyegerakan.
“Selaku wakil ketua bapemperda. Prinsipnya apa yang berguna bagi masyarakat dan efektifnya suatu aturan. Dan kita mendukung itu,” tegasnya.
Meski demikian pihaknya akan menggelar rapat terlebih dahulu dengan pimpinan fraksi salah satunya juga membahas terkait Raperda usulan eksekutif ini.
“Sesuai dengan hasil Banmus, bahwa agenda yang telah ditetapkan besok sore mengenai persetujuan/ pengesahan APBD Perubahan 2020. Sementara Raperda Kebiasaan baru sore ini kami akan bahas. Meski sore nanti rapat pimpinan fraksi dan DPRD untuk ditindaklanjuti soal Raperda inisiatif dari eksekutif itu,” katanya
Politisi PDIP itu, menegaskan pihaknya akan menyikapi juga apa yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
“Ini akan kita sikapi apa yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi lampung sepanjang untuk kebaikan kita semua. Melihat trend dari covid- 19 ini menunjukan kenaikan di beberapa kabupaten/kota di Provnsi Lampung apalagi di Bandarlampung yang jadi pusat kota,” jelasnya.
Soal denda kata Apriliati, akan melihat terlebih dahulu budaya masyarakat di Lampung, apakah cukup efektif dengan denda tersebut. Apalagi disituasi pandemi covid-19 ini.
“Kita kembali lagi ke budaya masyarakat di masing-masing daerah itu berbeda-berbeda. Kalau kita terapkan seperti di Pergub nomor 45 tahun 2010 yakni sanksi administrasi seperti push up dan lainnya. Maka dengan ini kita harus tegas, agar bisa berjalan di masyarakat. Karena denda itu tentatif. Antara 100-500 ribu. Itu kan akan kita sosialisasikan ke masyarakat. Biar masyarakat tahu. Dan kita akan uji coba agar masyarakat tidak kaget- kaget,” tegasnya.
DPRD Lampung juga mendorong dari denda itu juga bisa masuk ke pendapatan asli daerah (PAD).
“Agar denda itu juga masuk PAD buat Pemprov Lampung. Karena kas itu masuk ke kas daerah. Dan masyarakat akan berfikir lagi bahwa lebih baik beli seharga masker, dibandingkan dengan denda. Dan soal penegakan hukumnya. Itu kan bisa efektif. Kalau hanya menyapu di jalan dan push up itu sangat ringan dan gak efektif. Maka kita dorong agar diberijan denda,” terangnya
Dan kepada perusahaan-perusahaan juga jika tidak menerapkan peraturan itu, kata Apriliati maka juga dikenakan denda yakni 500 ribu.
“Efek jeranya harus tegas secara psikologis. Makanya memang lebih baik pakai masker seharusnya ketimbang denda 100 ribu-500 ribu. Perusahaan ini nantinya akan ada sidak-sidak penegakan hukum,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Lampung merancang, rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus Disease 2019.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Zulfikar mengatakan Raperda ini dibuat berdasarkan arahan Kemendagri untuk meningkatkan aturan adaptasi dengan Perda.
“Bukan turunan (Pergub) tapi ada arahan dari pemerintah pusat (Kemendagri) untuk meningkatkan pengaturan Adaptasi dengan Perda,” beber Zulfikar.
Dia melanjutkan, ada poin-poin yang dipertegas masalah sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan yang telah dibuat.
Kemudian Kadis Kominfo Provinsi Lampung A. Chrisna Putera mengatakan memang Raperda telah melalui pembahasan bersama semua instansi terkait seperti pendidikan, pariwisata, pol PP dan sebagainya. “Rancangan ini juga akan kami segera di ajukan ke dewan dan akan dibahasa secepatnya,” beber Chrisna.
Kemudian, Chrisna juga menyebut Raperda ini dibuat lebih luas dari berbagai sektor. Mulai pendidikan, pariwisata, transportasi, termasuk sanksi yang selain sangsi administrasi ada juga denda.
“Kalau di Pergub kan Denda itu polisional dan sosialisasi kalau di Perda ada denda administratif dan denda berupa uang. Tapi ada kategori nya juga, kan kalau di pergub tidak ada,” pungkasnya. (red)
